Header Portal Kopertis III

Portal Kopertis Wilayah III >
Unpublished Article >
Ilmu Hukum >
Hukum Perdata (Unpublished) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/712

Title: Hukum waris Islam dalam Masyarakat Minangkabau
Authors: Retnowulandari, Wahyuni
Issue Date: Sep-2000
Abstract: Sejak masa Hindia Belanda masalah kewarisan dalam Masyarakat Minangkabau selalu di pertengkarkan antara hukum waris adatnya dengan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Minangkabu tidak saja masyarakat yang sangat patuh pada adatnya juga masyarakat yang sangat kuat dalam beragama, yaitu agama Islam. Dalam Adat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara Matrilineal (garis Ibu) memang bertolak belakang dengari garis keturunan menurut hukum Islam yang Bilateral ( dari garis Ayah dan Ibu). Demikian pula dengan hukum kewarisanya yang dalam masyarakat Minangkabau yang di lakukan secara kolektif sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Hasil analistis normatif atas hukum waris Islam pada masyarakat Minangkabau menunjukan walaupun secara awam nampak kedua sistem hukum yang dapat berlaku dalam Masyarakat Minangkabau tersebut nampak bertentangan satu sama lain namun ternyata dalam pelaksanaan dan perkembangannya tidaklah demikian. Hal ini terutama karena adanya ketentuan hukum adat bersendi Syarak dan Syarak bersendi KitabuIlah’ (adat bersendi hukum Islam, Hukum Islam bersendi Al-Qur’an) setelah masuknya Islam dalam masyarakat Minangkabau Oleh karena itu dapat disimpulkan antara hukum adat dan hukum Islam tidak akan bertentangan satu sama lain karena masyarakat Minangkabau menempatkan Hukurn Islam yang ada dalam Al-Qur’an sebagai hukum yang lebih tinggi dari hukum Adat. Maka sehubungan dengan itu hukum kewarisan Minangkabau selalu di bedakan antara harta pusaka dan harta pencahariaan; dirmana harta pusaka diturunkan berdasarkan ketentuan adat (menurut garis Ibu secara kolektif), sedangkan harta pencaharian diturunkan berdasarkan hukum Islam (menurut garis bilateral secara individual). Ketentuan diatas tidak ada dasar hukum forrnalnya, melainkan hanya dilakukan berdasarkan penyelesaian di pengadilan kasus perkasus dan mufakat. Oleh karenanya akan lebib baik demi kepastian hukum dibuatkan ketentuan formal mengenai kewarisan yang tidak hanya khusus untuk masyarakat Minangkabau tetapi juga seluruh masyarakat adat di Indonesisa yang sangat banyak ragamnya, bila harus dihadapi pada pilihan hukum antara hukum adat dengan hukum Islam khususnya dalam masalah kewarisan, dan masalah kekeluargaan pada umumnya.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/712
Appears in Collections:Hukum Perdata (Unpublished)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau.pdf462.19 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Petunjuk Penggunaan Feedback